Evaluasi ini dilaksanakan usai terselenggaranya musrenbang data kemiskinan yang diselenggarakan 3 desa (Sendang, Wonoharjo, Manjung) dan 2 kelurahan (Giritirto, Wuryorejo) hingga akhir Januari 2020 lalu dan telah melalui tahapan uji publik versi internal faslok.
Menurut Zakaria, dari Jalatera Foundation Surakarta, dalam mengevaluasi hasil uji publik data membangun data kemiskinan dipakai Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP). Dari hasil uji publik di 3 desa dan 2 kelurahan di Kecamatan Wonogiri dapat diambil kesimpulan awal bahwa Data Tingkat Kesejahteraan Sosial (DTKS) semester I tahun 2019 belum sesuai dengan kondisi riil lapangan.
Lebih lanjut Zakaria memaparkan, belum sesuainya DTKS dengan kondisi riil bisa dilihat dari jumlah data yang dinyatakan tidak layak miskin rata-rata antara 12,18% s/d 19,91%, dan data kk miskin yang pindah, tidak domisili, tidak ditemukan, meninggal sebatang kara rata-rata mencapai 18,8%. Total koreksi data antara 30,98% s/d 38,71%.
“Metodologi Analisa Kemiskinan Partisipatif (AKP) secara berjenjang Efektif mampu menyaring data berdasarkan kategorisasi kesejahteraan berdasarkan pengamatan pasyarakat di tingkat RW atau Dusun. Musrenbang data di tingkat desa mampu menyaring ulang atas kelayakan dari hasil uji public RW/Dusun,” jelas Zakaria saat menyampaikan hasil analisa kemiskinan partisipatif di Oke Resto,.
Dalam forum evaluasi tersebut juga disampaikan beberapa pendapat dari para fasilitator lokal desa/kelurahan terkait peserta saat tahapan uji publik tingkat RW/dusun hingga musrenbang data tingkat desa/kelurahan. Faslok Desa Sendang, Sari Retno Ningrum (38th) menyampaikan lebih senang jika saat uji publik tingkat RW pesertanya adalah campuran (laki-laki & perempuan), karena hasil dari uji publik akan menjadi tanggungjawab semua kalangan.
Melalui evaluasi uji publik data kemiskinan tingkat kecamatan ini diharapkan dapat menemukan mekanisme terbaik saat melibatkan masyarakat dalam menentukan data kemiskinan. Harapannya data kemiskinan akan sesuai dengan kondisi riil di lapangan sehingga pemangku kepentingan dapat membuat program tepat sasaran dengan data yang akurat. (adm)