Sosialisasi Ide Dan Gagasan Pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK) Yang Terintegrasi Dengan Sistem Informasi Desa ( SID) Di Karanganyar
JALATERA.-Karanganyar, Jumat 15 November 2019 Baperlitbang menggelar rapat koordinasi Forum Data Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah ( TKPKD ) Kabupaten Karanganyar yang dihadiri oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Dinas Kesehatan, Dinas Komunikasi dan Informasi,Dinas Sosial,Dispermades, Dinas Pendidikan dan Badan Pusat Statistik. Rapat koordinasi diselenggarakan di ruang rapat Baperlitbang Kabupaten Karanganyar. Rakor yang difasilitasi Jalatera sebagai tindak lanjut paska penandatangan MOU antara Yayasan Jalatera dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar yaitu tentang pengembangan system informasi kesejahteraan (SIK) yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Desa ( SID ) di Kabupaten Karanganyar.
Agenda rakor adalah mengenalkan ide dan gagasan sebuah aplikasi sistem informasi kesejahteraan yang terintegrasi dengan sistem informasi desa. Mengapa aplikasi ini dipilih Jalatera karena problem yang dihadapi Perangkat Daerah dalam melaksanakan program-programnya terutama program penanggulangan kemiskinan seringkali terkendala dengan ketersediaan data yang akurat dan terintegrasi dengan data kependudukan by name by addres.
Problematika ini seolah menjadi persoalan klasik di banyak kabupaten kota bahkan tingkat nasional. Data kemiskinan tingkat nasional seringkali tidak sesuai dengan fakta di lapangan. Aplikasi yang dibangun Jalatera setidaknya memudahkan perangkat daerah dalam pelaksanaan programnya terutama menjawab kebutuhan ketersediaan data yang akurat by name by address. Aplikasi ini juga digagas akan terintegrasi dengan data SIAK yang otomatis akan mengupdate setiap perubahan data kependudukan.
Dalam pertemuan ini juga dijelaskan secara detail cara kerja aplikasi hingga metode pengumpulan data warga miskin secara partisipatif untuk mengakomodir data warga miskin local kabupaten yang tidak masuk dalam data nasional.
Tanggapan dari perangkat daerah yang hadir sebagian besar menyepakati dan bahkan mendorong Kabupaten segera merealisasikan aplikasi ini, karena dengan adanya aplikasi ini perangkat daerah akan sangat terbantu terkait ketersediaan data kemiskinan kabupaten.
Forum data mengharapkan aplikasi ini segera dilaunching agar bisa termanfaatkan oleh dinas-dinas sehingga sesuai dengan yang disampaikan Bupati Karanganyar dalam rapat koordinasi TKPKD yang selalu memunculkan ide gagasan adanya aplikasi data kemiskinan terpadu di karanganyar.