Jalatera Mengajak PEMDA menggagas pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK) yang terintegrasi dengan SID

JALATERA .| Program penanggulangan kemiskinan di  Kabupaten yang pelaksanaannya terpadu dalam Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), mengintegrasikan empat pendekatan untuk menanggulangi kemiskinan di Kabupaten, Pada Rakor penerapan sistem informasi kesejahteraan (SIK) yang terintegrasi dengan sistem informasi desa (SID), akan mengundang setiap OPD Kabupaten atau perwakilan setiap Dinas Yang terkait  selain itu yang hadir dalam rakor akan mengundang Kepala Desa/Lurah dari setiap desa yang menjadi Tujuan Program danTenaga Ahli Dinas PMD, dan Pendamping Desa (PD). Empat pendekatan tersebut mengacu pada program penurunan angka kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah, yang meliputi mengurangi beban pengeluaran keluarga (jaring pengaman sosial), meningkatkan kemampuan dan pendapatan masyarakat miskin, meningkatkan dan menjamin keberlangsungan usaha mikro dan kecil, serta mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan tersebut., tantangan upaya penyelesaian kemiskinan ada beberapa faktor, antara lain masih banyak data warga yang lebih miskin justru tidak masuk dalam data nasional. “Faktor lain yakni tidak tepatnya sasaran Program karena kurang akurasinya data dan lemahnya informasi kebutuhan masyarakat miskin, dan ini menyebabkan   tidak terdistribusinya data kemiskinan pada setiap stake holder pembangunan kabupaten menyebabkan masing-masing bekerja dengan data yang dimiliki masing-masing (belum singgle data). Faktor ini menjadi salah satu dasar untuk menggagas pengembangan Sistem Informasi Kesejahteraan (SIK) yang terintegrasi Dengan Sistem Informasi Desa (SID) di Wonogiri.

Dalam Rakor Jalatera Foundation dan Bappeda dan Litbang Kabupaten  juga akan menentukan  5 desa/kelurahan  dalam satu kecamatan menjadi pilot project pengembangan sistem informasi kesejahteraan ini.. Tiap desa/kelurahan pilot project diminta mempersiapkan 5 orang yang akan dilatih sebagai fasilitator.

Selanjutnya, Jalatera Foundation Surakarta  yang mengembangkan metodologi dan aplikasi berbasis keluarga rencananya akan memberikan penguatan pelatihan kapasitas dan uji publik tingkat RW, Dusun. Selanjutnya data hasil uji publik tersebut akan dibawa dalam musrenbang data di tingkat desa. Output dari gagasan program pengembangan SIK yang terintegrasi dengan SID ini adalah mengurangi kerentanan dan kerawanan munculnya warga miskin baru.    

Data yang dihimpun dari berbagai sumber, angka kemiskinan Kabupaten Wonogiri pada tahun 2017 sebesar 12,90%, dan dengan berbagai program yang dilakukan, diharapkan angka tersebut dapat terkoreksi, setidaknya mendekati angka kemiskinan Provinsi Jawa Tengah yang pada kuartal ketiga tahun 2018 berada pada angka 11,32%. Optimisme tersebut berpijak pada sejumlah indikasi, antara lain angka pertumbuhan ekonomi yang terjaga diatas 5%, dan Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang semakin membaik dari tahun ke tahun. Pada tahun 2010 IPM Kabupaten Wonogiri 63,90%, dan terakhir pada tahun 2016 pada angka 68,23%. Program Keluarga Harapan (PKH) pada tahun 2018 mampu menjangkau lebih banyak keluarga, 42.404 Keluarga Penerima Manfaat (KPM), sementara pada tahun 2017 26.483 KPM. Program lain yang terintegrasi dan terkoordinasi adalah, pembangunan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), dimana pada tahun 2018 dari berbagai sumber ditargetkan 1.889 RTLH yang direhab. Program rehabilitasi RTLH diintegrasikan dengan program elektrifikasi (sambungan listrik) khususnya untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). (adm)